Info Sintang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti praktik rangkap jabatan yang masih marak terjadi di kalangan pejabat negara. Lembaga antirasuah itu menilai, rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi.
Latar Belakang Rekomendasi
Dalam beberapa bulan terakhir, KPK menemukan sejumlah pejabat publik, baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, yang diketahui merangkap jabatan di berbagai posisi strategis. Kondisi ini dianggap tidak hanya melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga bisa menghambat pelayanan publik.
“Rangkap jabatan membuka ruang benturan kepentingan. Pejabat yang seharusnya fokus menjalankan tugas di satu lembaga, justru terbebani dengan kewajiban di tempat lain,” ujar Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Senin (…).
Bentuk Rekomendasi KPK
KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang saat ini masih merangkap jabatan di BUMN, BUMD, maupun lembaga non-struktural.
Kedua, KPK meminta regulasi yang lebih tegas untuk melarang rangkap jabatan, terutama yang berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran negara. “Perlu payung hukum yang jelas agar celah rangkap jabatan dapat ditutup,” jelasnya.
Selain itu, KPK juga mendorong agar proses rekrutmen pejabat diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten sehingga tidak ada alasan untuk menempatkan satu orang di beberapa posisi sekaligus.
Baca juga: Presiden Akan Luncurkan Program Rumah Bersubsidi
Risiko yang Ditimbulkan
KPK menilai, praktik rangkap jabatan berpotensi menurunkan efektivitas kinerja pejabat publik. Lebih jauh, hal ini bisa memunculkan gratifikasi, kolusi, maupun nepotisme. “Misalnya, seorang pejabat yang duduk di lembaga pengawas sekaligus di lembaga yang diawasi. Itu jelas menyalahi prinsip integritas,” ungkap KPK.
Tidak hanya itu, beban kerja yang berlebihan juga membuat pejabat tidak dapat optimal dalam menjalankan tugas utamanya. Akibatnya, pelayanan publik bisa terabaikan.
Respons Pemerintah
Menanggapi rekomendasi KPK, sejumlah kementerian mengaku siap melakukan evaluasi. Namun, sebagian pihak menilai rangkap jabatan masih diperlukan dalam kondisi tertentu, terutama ketika keterbatasan sumber daya manusia di daerah masih terjadi.
Meski demikian, KPK menekankan bahwa alasan tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran. “Justru ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi birokrasi dan memperbanyak kaderisasi di tubuh pemerintahan,” tegas KPK.
Harapan KPK
KPK berharap rekomendasi ini tidak hanya menjadi peringatan, tetapi juga diikuti dengan langkah nyata dari pemerintah. Dengan pembenahan regulasi dan penegakan aturan yang tegas, rangkap jabatan bisa ditekan, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin pejabat negara bekerja sesuai mandatnya, tanpa terganggu oleh kepentingan ganda yang berpotensi merugikan rakyat,” tutup pernyataan KPK.
